BATANG,TransSATU.com-Ditpolair Korpolairud Baharkam Polri terus berupaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) sekaligus mendukung implementasi ekonomi biru menuju Indonesia Emas 2025.
Salah satu langkah nyata dilakukan melalui diskusi bersama DPC Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Batang, Jawa Tengah, Jumat(22/11/24).
Kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi Astacita Presiden dan Wakil Presiden, terutama pada poin memantapkan sistem pertahanan dan keamanan negara serta mendorong kemandirian bangsa melalui ekonomi kreatif, hijau, dan biru.
Diskusi ini dihadiri oleh AKBP Suratno, Kasi Opsnal Subdit Intelair Ditpolair Korpolairud Baharkam Polri, Ketua DPC HNSI Batang Teguh Tarmujo, dan jajaran pengurus lainnya. Dalam pertemuan tersebut, dibahas berbagai kendala yang dihadapi nelayan, terutama terkait aturan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) berbasis zonasi.
“Aturan ini menyulitkan aktivitas nelayan, menyebabkan banyak kapal tidak dapat beroperasi, dan mengakibatkan kerugian besar. Biaya operasional tinggi, hasil tangkapan tidak menentu, serta harga ikan yang fluktuatif menjadi kendala utama,” ungkap Teguh.
Ia juga menyoroti berkurangnya minat generasi muda menjadi nelayan akibat minimnya pendapatan, yang berdampak pada sulitnya mencari Anak Buah Kapal (ABK). Bahkan, pemilik kapal harus memberikan insentif berupa pinjaman terlebih dahulu untuk menarik minat calon ABK.
Selain itu, peraturan seperti PP Nomor 85 Tahun 2021 tentang tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) perikanan dinilai semakin membebani nelayan. Oleh karena itu, Teguh berharap pemerintah dapat mengkaji ulang regulasi tersebut demi mendukung kesejahteraan nelayan.
Komitmen Ditpolair untuk Menjaga Kamtibmas
Menanggapi berbagai keluhan tersebut, AKBP Suratno menegaskan bahwa Ditpolair Baharkam Polri akan terus menjaga situasi Kamtibmas agar tetap kondusif melalui berbagai langkah:
1. Sosialisasi dan Edukasi: Peningkatan pemahaman nelayan terkait peraturan perikanan.
2. Dialog dan Sambang: Pendekatan langsung dengan masyarakat pesisir untuk menyerap aspirasi mereka.
3. Patroli dan Penegakan Hukum: Penindakan tegas terhadap pelanggaran aturan perikanan untuk menciptakan rasa aman di wilayah perairan.
Teguh menyambut baik upaya Ditpolair Korpolairud dan menyatakan kesiapan HNSI Batang untuk bekerja sama menjaga keamanan di wilayah pesisir. “Kami mengapresiasi dukungan Polair selama ini, sehingga nelayan tetap dapat beraktivitas dengan baik,” ujar Teguh.
Langkah Konkret untuk Masa Depan Nelayan
Diskusi ini menghasilkan beberapa rencana konkret untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dan menjaga Kamtibmas, antara lain:
Pelatihan dan pemberdayaan nelayan untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas.
Bantuan modal guna mendukung keberlanjutan usaha nelayan.
Pembukaan jalur komunikasi yang efektif antara nelayan dan Ditpolair untuk merespons cepat setiap permasalahan.
Diharapkan, langkah-langkah ini tidak hanya menjaga stabilitas Kamtibmas tetapi juga mendorong keberlanjutan ekologi dan ekonomi kelautan Indonesia.(Goent)
Post a Comment